Peratin Pekon Tiga Jaya Tolong Telaah Pengangatan Dan Pemberhentian Perangkat Pekon

Lampung barat- koranlibasnews.com
Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada Pasal 49 berbunyi.

Bacaan Lainnya

1.Perangkat Desa dalam bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2.Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota,

3.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50; (1).Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 53

1.Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

2.Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

3.Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
4.Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sehingga beberapa Perangkat Pekon Tiga Jaya,akan Gugat Peratin terpilih dan tidak terima diberhentikan tanpa alasan yang jelas oleh Peratin Pekon Tiga Jaya melalui Ketua LHP yang kini secara tiba-tiba menjadi “JURU TULIS ” .

BACA JUGA  Kades Terpilih Bakauheni Sukirno:"Semua Sektor Kita Benahi.Termasuk Masalah Sampah

Beberapa Perangkat Pekon berencana akan menggungat peratin terpilih kepengadilan.

“Apa yang telah dilakukan Peratin Pekon Tiga Jaya melalui Ketua LHP diberhentikan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya,kami anggap cacat prosedural, ada tahapan yang tidak dilakukan dengan baik dan benar,” kata salah satu Perangkat Pekon (MH) kepada Tim Investigasi Media Libas News. Minggu 15/08/2022.

senada Perangkat Pekon lainya menyebut, pihaknya belum menemukan alasan yang mendasar terkait pemberhentian, apalagi jika kembali pada UU Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Dimana ia menyebutkan pemberhentian haruslah mengacu pada peraturan yang ada, dan tidak ada yang bertentangan dengan fakta hukum tambahnya.

“Pemberhentian ini dilakukan tidak sesuai dengan tahapan yang ada seperti salah satu poin yang disampaikan, bahwa sampai hari ini tidak ada berita acara pemberhentian secara tertulis yang dilakukan oleh pemerintah Pekon Tiga Jaya yakni Peratin yang menjabat sekarang hasil pemilihan ,maupun pemerintah kecamatan kepada semua Perangkat Pekon yang dimohonkan untuk diberhentikan tersebut ujarnya.

Sementara itu Ketua Tim Investigasi Media Libas News Cipung angkat bicara terkait semua Perangkat Pekon di berhentikan sepihak tanpa prosudural yang ada.

Cipung mengaku, pemberhentian ini telah diyakini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Bahkan tidak sesuai dengan rekomendasi kecamatan.

Seharusnya Pemberhentian perangkat Pekon Tiga Jaya dilakukan sesuai mekanisme dan berdasarkan pada hasil rekomendasi dari Camat ucapnya.

Cipung menambahkan Bahwa semuanya harus berjalan sesuai mekanisme, pemberhentian haruslah didahului dengan rekomendasi dari pemerintah kecamatan untuk selanjutnya barulah peratin Pekon bisa menerbitkan SK pemberhentian,” sebutnya.

sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa bahwa, pemeberhentian perangkat desa perlu mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya dijelaskan sebagaimana pasal 27 bahwa pemberhentian perangkat desa, terlebih dahulu dikonsultasikan ke camat, dan selanjutnya diberikan pembinaana dan ada mekanisme terkait pergantian perangkat desa.

BACA JUGA  Kontraktor Diduga Marah-Marah Dengan Mantan Tukang Bangunan

Sehingga,Peratin yang baru terpilih atau yang baru menjabat tidak bisa seenaknya mengganti.
“Jadi adanya mekanisme itu,peratin Pekon terpilih tidak boleh sembarang mengganti perangkat Pekon tanpa didasari dengan aturan,” kata Cipung

Lebih lanjut Cipung menuturkan, untuk memberhentikan perangkat Pekon harus memenuhi unsur sebagai mana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Pekon

Dimana, berdasarkan pasal 5 Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tersebut, perangkat desa/Pekon itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti sendiri (mengundurkan diri), atau diberhentikan.

“Untuk Perangkat Desa diberhentikan yang dimaksud, yaitu karena, usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat
Desa/Pekon serta melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Jadi berdasarkan aturan tersebut Kakon yang baru tidak boleh semena-mena,” tegas Cipung

Hasil Konfirmasi Kepada Peratin Terpilih Pekon Tiga jaya kecamatam Sekincau melalui pesan singkat whsaf iya menjelaskan terkait Pemberhentian Perangkat Pekon secara menyeluruh itu tidak benar karna ada yang tidak berenti melainkan saya perpanjang SK nya karena semua aparat pekon sdh berdasarkan keterangan mantan peratin bahwa sk aparat sudah berakhir pada bulan 12 tahun 2021 dan sknya tidak di perpanjang maka secara otomatis mereka berahir.paparnya

Berkaitan dengan juru tulis merangkap ketua lhp itu tidak benar karna saya tidak pernah mengeluarkan sk mengangkat ketua lhp menjadi juru tulis.imbuhnya

masih kata peratin”subandi,SE Mengangkat aparat yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki ijazah sampai saat ini saya belum pernah mengangkat aparat yang tidak memenuhi persyaratan.

BACA JUGA  Pergantian Malam Tahun Baru Polres Lampung Barat Adakan Khataman Quran, Zikir, Dan Doa Bersama Santri.

Penulis : Tim Libas

Editor : Redaksi

banner 728x120

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.