Pesisir Barat-Koranlibasnews.com
Menyikapi Dugaan Adanya Kebocoran Anggaran APBD pesisir barat sebesar 15 milyar lebih selama 6 Tahun Masa Kepemimpinan Agus Istiqlal
Menuai Banyak Perhatian Publik , Kasus Ini Terungkap Dari Temuan BPKP Perwakilan Lampung Persisnya dari tahun 2014 Sehingga 2020.
Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Hendry Saat Di Konfirmasi Media Beliau Menjelaskan kami sudah kordinasi Dengan Pihak Kejaksaan Negeri Liwa Untuk Melakukan Pemanggilan Kepada Pihak Kontraktor Atau Rekanan Yang Masuk Dalam Daptar Sesuai Dengan Temuan Hasil Audit BPKP.
Apa Bila Pikhak Rekanan Tidak Mau Mengembalikan Kerugian Negara Kami Meminta Agar Pihak Kejaksaan Negeri Liwa Langsung Menindak Lanjuti Serta Memproses Secar Hukum Yang Berlaku ujar Hendri.
Menanggapi Permasalahan Ini Ketua DPW II Barisan Patriot Bela Negara Lampung barat Jhoni Yawan”Yang Akrab Disapa Regar Itu Sangat Menyayangkan Hal Ini Kenapa bisa terjadi.
Bagaimana Pordinasi Dan Pengawasannya Selama Ini Berjalan Apa Tidak Dan Terkesan Tutup Mata.
Jhoni Yawan Juga Mengatakan Ini Masalah Serius,karna Menyangkut Uang Negara Yang Bersumber Dari Uang Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Atau APBD Sebesar Rp.15 Milyar Itu Sangat Pantastis.
Masih Kata Jhoni Yawan Saya Secara Peribadi Mempertanyakan Keseriusan Bupati Pesisir Barat H.Agus istiglal dalam komitmennya Membangun kabupaten Pesisir barat Yang Di Beri Julukan bumi para sai batin Dan ulama itu.
Dari informasi Yang di Himpun Setidaknya ada 155 paket proyek Yang bermasalah Dari 53 rekanan. Mengingat sang bupati mantan jaksa yang bertugas lebih dari 25 Tahun menangani kasus tindak Pidana khusus,Seharusnya Hal Tersebut Tidak Terjadi,Akibatnya Masyarakat Mulai Ragu Dengan Sang Bupati Akibat Temuan Kerugian Negara Sebesar itu.
Semestinya Bupati Agus istiqlal Segera Berkordinasi Dengan Pihak Berwajib Yaitu Mabes Polri, Kejagung,KPK.RI Kejati ,Dan Polda Lampung bukan hanya dengan Kejaksaan Negeri Liwa Saja Dan Jangan membiarkan kasusnya Ini berlarut larut ujar”Jhoni yawan.
Terpisah Salah Satu Tokoh Masarakat Kabupaten Pesisir Barat Yang Engan Di Sebutkan Namanya untuk mengurai kasus kebocoran anggaran APBD kabupaten pesisir barat sebesar 15 milyar lebih itu Sebaiknya semua pihak di priksa mulai dari kadis PUPR, panitia lelang LPSE, konsultan pelaksana Dan Inspektorat selaku pengawasan Untuk Turun Kelapangan Dan mengaudit kerugian negara jika tidak mengembalikan, pihak kontraktor Harus Mengembalikan kekas daerah,Mengingat Negara Kita Adalah Negara Hukum Terkait uang Sebesar Rp.15 milyar ini sangat pantastis apa lagi kondisi Negara Kita Masih Dilandai Pendemi covid 19.
Maka Dari kalau Hanya Meminta Pihak Kontraktor Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Sebesar Itu Apakah Masih Ada Uangnya..??? Atau Ada Yang Menikmati Sehingga Pihak Kontraktor Bekerja Asal-Asalan.
Terkait Hal Tersebut Di Atas Awak Media Libas News Mencoba mengkonfirmasi Bupati Pesisir Barat Namun Yang Bersangkutan Tidak Ada Di kantor Hingga Berita Ini Di Terbitkan Bupati Pesisir Barat Belum Bisa Di Konfirmasi.
Penulis : Sumarlin Libas
Editor : Redaksi
