Diduga Penerima PKH Desa Meranti Kecamatan Suak Tape Tak Tepat Pada Sasarannya.

Banyuasin-koranlibasnews.com Diduga pendataan bantuan Program keluarga harapan (PKH)didesa Meranti kecamatan Suak Tape menyalahi aturan dan tak tepat pada sasaran.

warga yang benar benar tidak mampuh dengan penghasilan yang pas pasan dan tidak punya penghasilan yang tetap melainkan buru harian kebun sawit di pt namun tak menerima bantuan disisi yang punya rumah permanen,punya penghasilan yang tetap dan punya kebun karet tapi malah menerima bantuan Program keluarga harapan(PKH).

Bacaan Lainnya

Ditempat kediamannya seorang yang tak mau disebut nama angkat bicara saat diwawancarai awak media libas news.com.selasa 28/0/2020 jam 14 sore.

LibasIMG-20200428-WA0028

saya mulai tinggal dan berdomisili didesa ini 14/04/2004,Sudah punya kk dan ktp tapi saya tidak menerima program bantuan pemerinta berupa apa pun.seperti BLT,BBM dan PLH,padahal bantuan Program program ini sangat kami butuhkan,memang benar dulu sewaktu Raskin kami mendapat bagian tapi itu pun harus membayar jika dibagi kan 5 kg beras kita harus bayar tebusan sebesar 15000 dan jika dibagi 10 kg beras kita pun harus bayar atau menembus 35000.

Tapi semenjak ditertibkan Raskin menjadi Rastra kita tak mendapat bagian lagi

Disisi lain kebanyakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) didesa ini tergolong keluarga mampuh dan tak layak menerima bantuan.

LibasIMG-20200428-WA0031

Mereka punya rumah permanen dan punya penghasilan yang tetap dan punya kebun karet atau usaha lainnya.sementara kami yang benar benar tidak mampuh dan sanggat membutuhkan hanya bisa jadi penonton setiap bantuan turun unik nya lagi kini menurut himbauan ada bantuan lansung tunai (BLT)ditengga pademi pemutusan mata rantai covid 19 kami pun tak diminta untuk mengumpul kan kk seperti didesa desa lain. ungkap nya dengan nada kesal dan penuh rasa kecewa.

Ditempat terpisah beberapa warga angkat bicara saat diwawancarai awak media libas news.com. Kami sebenarnya sanggat membutuhkan bantuan bantuan selain tempatnya kami tidak layak huni kamipun tidak mempunyai penghasilan tetap dan tak punya kebun karet,kami hanya mengatungkan hidup pada perusahaan sawit atau pt sebagai buruh harian disana.

kami sangat kecewa atas kebijakan yang menurut kami tak tepat sasaran ini.disaat padamu pemutusan mata rantai virus covid 19 pemerinta mengumumkan mendata bantuan Bantuan langsung Tunai (BLT) tapi kami merasa tak pernah di datangi atau di data ungkap mereka.

Sementara kepala desa saat disambangi di kediaman nya tak berada ditempat dihubungi berkali kali diluar jangkauan sehingga berita ini di naik kan.

Penulis : Yulius/Fahrul libas

Editor : Fikri

LIBAS GROUP banner 728x120 banner 728x90
BACA JUGA  Wakil Bupati Pesisir Barat Menghadiri Sekaligus Menjadi Inspektur Upacara Peringati Hut Ke-48 Korpri Tahun 2019

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *