Bangko (Jambi) libasnews.com – Kondisi Kabupaten Merangin harus tetap kondusif dan jangan ada kudeta yang terjadi pada tahun politik 2018. Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H Al Haris pada apel kedisiplinan kemarin (15/1).
‘’Saya tidak ingin politik merusak keamanan, kenyamanan dan kekondusifan masyarakat Merangin. Jangan ada keributan yang terjadi kerena politik. Keamanan dan kekondusifan masyarakat adalah diatas segalanya,’’ujar Bupati.
Selain itu bupati yang tampil sebagai pembina upacara menegaskan, pada pemilihan bupati (Pilbup) 2018, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib bersikap netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Bupati mengaku sangat setuju dengan surat edaran Menpan RI yang melarang para PNS terlibat politik praktis. Tapi soal hati dan pilihan pasangan Cabup, itu urusan masing-masing PNS.
Namun demikian, bupati mengharapkan PNS diperbolehkan hadir pada acara kampanye, tanpa memakai atribut PNS. Mengapa demikian? Sebab terang bupati, PNS juga punya hak pilih dan perlu tahu visi dan misi pasangan Cabup.
’Didalam visi dan misi pasangan Cabup itu akan ada reformasi birokrasi dan yang akan membantu menjalankan visi dan misi bupati terpilih itu adalah para PNS, ’’terang Bupati.
Jadi sambung bupati, disamping mempunyai hak pilih, para PNS juga harus tahu visi dan misi pasangan Cabup. Sehingga kedepannya PNS bisa perperan aktif dalam membantu dan menjalankan visi dan misi tersebut.
Pada kesempatan itu, bupati minta kepada seluruh jajaran PNS Merangin selama tahun politik ini, untuk selalu berdisiplin tinggi. Terus lakukan apel pagi dan apel sore setiap harinya.
Disamping itu bupati minta para PNS untuk selalu men-do’a-kan Wakil Bupati Merangin H A Khafid Moein dan Sekda Merangin H Sibawaihi, yang saat ini kondisi badannya kurang sehat, semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kerja kembali.
Bupati yakin pelaksanaan Pilbup Merangin 2018 akan berlangsung aman, lancar dan kondusif, dengan catatan masing-masing pasangan Cabup harus mengikuti semua aturan dan beretika dalam berpolitik. (Hendri/teguh/humas)
