LAMPUNG BARAT-koranlibasnews.com Pemerintah Kabupaten Lampung Barat seharusnya bisa lebih bijak dalam mengeksekusi program pembangunan yang betul-betul berpihak kepada rakyat, agar setiap pihak seperti eksekutif dan legislatif bisa berkorelasi dengan baik demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang hebat dan sejahtera.
Demikian disampaikan Redaktur Pelaksana Libasnews, Sumarlin, ketika menyikapi soal penundaan Rapat Paripurna pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat karena banyaknya anggota dewan yang absen, kendati sebelumnya sempat diskors dan akan dilanjutkan pada malam harinya.
Menurut Sumarlin, tertundanya pembahasan RAPBD Perubahan 2022 itu tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak legislatif, sebab sebagai wakil rakyat sudah pasti para anggota dewan itu mengusung kepentingan rakyat yang menghendaki adanya pemerataan pembangunan daerah.
Sebab sejauh ini, diteruskan Sumarlin, pelaksanaan pembangunan yang ada di Lampung Barat masih sangat berorientasi kepada kepentingan penguasa dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. “Jadi wajar saja kalau pembahasan akhirnya tertunda karena banyak kepentingan yang tidak terakomodir dengan baik, sedangkan kita tahu bersama kalau anggota dewan itu membawa beban kepentingan masyarakat yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Menyikapi hal demikian, Sumarlin bersumsi jika seharusnya pihak eksekutif bisa lebih bijak dalam mengakomodir segala kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat. “Jangan cuman kepentingan penguasa yang didahulukan sementara persoalan yang menyangkut hajat masyarakat banyak dikesampingkan dengan berbagai macam dalih dan alasan, sehingga menimbulkan konflik di belakang hari,” tandasnya.
Sementara, menanggapi tudingan yang menyebut kalau pembahasan RAPBD Perubahan 2022 tertunda karena adanya kepentingan pribadi dari para anggota DPRD Lampung Barat, Sumarlin, menyebut jika hal tersebut terlalu mengada-ada dan lebih bersifat halusinasi. Karena bagi Sumarlin, sudah barang tidak mungkin para wakil rakyat akan mengorbankan masa depan daerah demi urusan personal.
“Sekali lagi saya tegaskan, wakil rakyat itu perpanjangan tangan daripada rakyat, sudah pasti dan tentu setiap tindakan dan mereka itu mengimplementasikan kedaulatan rakyat dari sini kita seharusnya mendukung langkah para anggota DPRD Lampung Barat yang masih berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan kemauan pejabat,” tutupnya.
Penulis : Cipung Libas
Editor : Redaksi
