Kinerja Dan Pelayanaan Di kementrian ATR/Badan Pertanahaan Nasional Kota Bekasi, Sangat mengecewakan salah satu warga Masyarakat Bekasi

BEKASI, libasnews.com – Di Era keterbukaan saat ini sudah menjadi rahasia umum lagi. bahwa kinerja aparatur pemerintahaan sedang disorot dan diperhatikan oleh masyarakat umum mengenai kinerja dan profesionalisme dituntut agar mampu melayani masyarat umum secara baik
dan cepat baik dari segi pemerintah terkecil seperti desa sampai pemerintah pusat, seperti kita ketahui pemerintah negara kesatuan republik indonesia dibawah kepimpinaan Bapak Presiden JOKO WIDODO, sudah lama jauh-jauh hari sudah menggaungkan reformasi total disegala sendi-sendi kehidupan khususnya dalam pemerintahaan yang dipimpinya. Bapak presiden mereformasi birokrasi yang akan mempersulit warga negaranya dalam mengurus dokumen tanpa terkecuali dalam bidang sertifikat hak milik (SHM)bagi warga negaranya.

Di Era reformasi ini belum lama kita sama-sama kita ketahui Bapak presiden JOKO WIDODO memberikan dan melaksanakan program kerja dikementriaan ATR/Badan pertanahaan nasional diseluruh negara kesatuan republik indonesia, salah satunya memberikan sertifikasi bagi tanah dan bangunan diseluruh indonesia yang sudah lengkap surat-surat administrasinya berhak mendapatkan sertifikat hak milik(SHM) baik dengan sistem prona maupun perseorangan.

Tapi sangat disayangkan dengan program kerja tersebut tiada diimbangi oleh para pekerja atau abdi negara yang berada dibawahnya hal tersebut terjadi dengan laporaan salah satu masyarakat kota bekasi kepada media mengenai kinerja pegawai BPN Kota Bekasi yang mengecewakan terhadap warga tersebut. hal tersebut dapat kami perhatikan saat salah seorang ibu yang membawa anak balitanya ibu RENI ESTIKAWATI S.E (33Thn) yang dapat kami konfirmasikan. ibu tersebut sudah dari pagi atau sebelum kantor badan pertanahaan nasional, beliau sudah menunggu lama dengan balitanya akan tetapi setelah loket dibuka beliau menuju loket dan menyerahkan bukti kwitansi pengambilan berkas atau dokumen di loket dan petugas mengecek ternyata sertifikat tersebut belum selesai atau dengan kata lain belum beres penyelesainnya, ibu tersebut menanyakan bapak/ibu kenapa lama sekali ..? saya sudah mengajukan dari bulan januari 2018 sekarang sudah agustus 2018 kenapa lama sekali..?.petugas loket menjawab ibu seharusnya jangan datang kesini..(BPN.red) ibu mestinya kekelurahaan teluk pucung menanyakan apakah sertifikat ibu sudah ada atau sudah jadi apa belum..jawab petugas loket..ibu reni merasa aneh dan lucu kenapa kami yang sudah punya bukti pengambilan sertifikat BPN mesti menanyakanya di kelurahaan ..?apa hubunganya dengan kelurahaan..merasa kurang puas dengan jawaban pegawai loket ibu reni mendatangi staf informasi dan diterima oleh ibu irene ..setelah menanyakan perihal sama tersebut diatas .ibu irene menjawab dan menjelaskan keterlambatan pengurusan diakibatkan oleh kepala seksi pertanahaan yang dinas keluar kota..jawaban ibu irene..
Yang jadi pertanyaan ibu reni masa dinas keluar kota atau apalah namanya membuat kinerja pegawai badan pertanahaan nasional kota bekasi jadi molor seperti itu coba bayangin 8 bulan untuk proses sertifikat yang sudah lengkap aja..masya Alloh lalu pegawai yang lain ngapain aja. bagaimana bila kalo kepala seksinya dinas luar kota satu atau dua tahun…apakah sertifikat kami bisa selesai..? Dalam kesempatan ini saya ibu reni ingin menyampaikan kepada pegawai dari yang terkecil jabatannya sampai tertinggi ayolah bantu program pemerintah melalui presiden joko widodo mensukseskan sertifikasi diseluruh negara kesatuan republik indonesia marilah kita bekerja dengan profesionalisme yang tinggi..satu hal lagi ibu irene akan menjanjikan proses sertifikat kami selesai dalam minggu-minggu ini..(mi)