IKAN BESAR DINAS PUPR TERKUAK APA KABAR LAMPUNG BARAT HEBAT. ???

Lampung barat-koranlibasnews.com royek pemeliharaan jaringan irigasi fiktif milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagaikan ‘Ikan Besar’ yang menjadi kontradiksi terhadap gembar-gembor Lampung Barat Hebat yang selama ini digaungkan. Ketika dipermukaan masyarakat disajikan dengan banyaknya capaian keberhasilan, sementara didalamnya terdapat masalah yang menimbulkan kerugian negara mencapai angka empar miliar Rupiah lebih.

Seperti diketahui, dugaan proyek pemeliharaan jaringan irigasi fiktif milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terjadi sejak tahun 2018 hingga 2021 telah membuka sebuah paradigma baru soal bagaimana luar biasanya upaya pengerukan anggaran Negara yang terselubung, sistematis dan massif.

Bacaan Lainnya

Pemeliharaan jaringan irigasi yang mencapai 166 paket proyek senilai Rp4.376.218.200 tersebut bagaikan ‘Ikan Besar’ yang selama ini selalu luput dari perhatian publik lantaran hanya disajikan sebagai hidangan pencuci mulut.

Namun terkuaknya persoalan ini sendiri, menjadi sebuah kontradiksi bagi gembar-gembor capaian keberhasilan pemerintah daerah yang dibungkus dalam jargon Lampung Barat Hebat.

Bagaimana tidak, kinerja yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejauh ini menjadi hanya tidak lebih dari sebuah retorika dongeng sebelum tidur lantaran massif dan besarnya indikasi KKN Dinas PUPR yang seharusnya menjadi tonggak utama pondasi pembangunan daerah.

Dari persoalan ini saja, masyarakat Lampung Barat seharusnya sudah tidak lagi terbuai dalam jargon dan bungkusan keberhasilan yang ternyata hanya sebuah omong kosong yang justru menggiring kedalam jurang kehancuran.

BACA JUGA  FPII Korwil Lambar Kecam Tindakan Oknum Acam Dan Berkata Binatang Kepada Wartawan

Diberitakan sebelumnya, potensi fiktif dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut terkuak lantaran realisasi yang dilakukan hanya meliputi pekerjaan galian lumpur, babat rumput dan pemasangan beton tumbuk terhadap sejumlah jaringan irigasi yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat.

Namun setelah dilakukan penelusuran dan observasi lebih lanjut, diketahui jika hampir sebagian besar lokasi jaringan irigasi yang ada di Lampung Barat dalam kondisi terbengkalai dan tidak terawat.

Masyarakat Pekon Hantatai yang menggarap areal persawahan di lokasi jaringan irigasi Way Hantatai menerangkan jika tidak pernah ada pihak yang melakukan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi setempat.

Bahkan disebutkan jika banyak bagian jaringan irigasi tersebut yang tidak berfungsi maksimal lantaran banyak bagian yang mengalami kerusakan dan pengendapan sedimen lumpur, sehingga kerap menyebabkan banjir dan air tidak tersalur secara merata.

Hal senada diungkapkan masyarakat penggarap areal persawahan yang ada di jaringan irigasi Way Srimulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, bahwa lokasi jaringan irigasi disana sama sekali tidak terawat yang bahkan rumput liarnya sudah setinggi orang dewasa.

Padahal dari data yang dimiliki media ini, diketahui jika pada tahun 2021 lalu, jaringan irigasi Way Srimulyo telah mendapat kucuran dana pemeliharaan sebesar Rp16.000.000 yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan galian lumpur, babat rumput dan pemasangan beton tumbuk.

Kejadian serupa ternyata juga menimpa hamper seluruh jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sehingga kuat dugaan jika anggaran pemeliharaan jaringan irigasi yang setiap tahunnya dikucurkan itu berpotensi fiktif.

Masyarakat petani penggarap areal persawahan di lokasi jaringan irigasi berharap kepada Bupati Lampung Barat dan aparat penegak hukum dapat segera mengevaluasi kinerja Dinas PUPR dalam mengeksekusi kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi agar tidak merugikan masyarakat.

BACA JUGA  Muspika Bulok Hadiri Pembagian BLT DD Pekon Gunung Terang

Selain itu, dari informasi yang diterima, disebutkan jika anggaran pemeliharaan jaringan irigasi tersebut merupakan jatah bagi pengurus ranting salah satu partai politik yang ada di Lampung Barat.

“Saya rasa ada kesan pembiaran dalam persoalan ini, sebab anggaran pemeliharaan jaringan irigasi itu sudah menjadi jatah untuk setiap pengurus ranting salah satu partai politik. Tidak perlu saya sebut merk maupun warnanya, karena jelas siapa yang bisa mengelola anggaran daerah untuk kepentingan partainya,” tutup sumber.

Persoalan pemeliharaan jaringan irigasi ini sendiri akan terus menjadi fokus media ini lantaran dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya, dalam edisi selanjutnya juga akan dipublikasikan bagaimana tanggapan aparat penegak hukum menyangkut masalah ini.

Penulis : Regar libas

Editor : Redaksi

LIBAS GROUPbanner 728x120

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar