Tulang Bawang-koranlibasnews.com Menindak lanjuti temuan salah satu warga dan LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK-NKRI) terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Puskesmas Gedung Aji terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) disinyalir kuat mengarahkan kepada pintu masuk dugaan korupsi para Oknum KPM tuba mendapat respon dari Kapolres Tulang Bawang AKBP Jibrael Bata Awi saat dihubungi awak media melalui sambungan Whatsapp Rabu 19/4/2023,
“Terima kasih akan kami tindak lanjuti pak,”Kata Kapolres tuba
Sebelumnya, disampaikan Ketua Lsm Barisan Rakyat Anti Korupsi melalui Sekretaris DPD LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (BARAK-NKRI) Sukirwan mengatakan,
“Maladministrasi dana JKN BPJS kesehatan ini disinyalir pintu masuknya para Oknum KPM untuk melakukan dugaan korupsi,”Ucapnya
Selain itu,ia menambahkan terkait belanja barang dan jasa Puskesmas tulang bawang ditahun 2022,diketahui menghabiskan anggaran puluhan miliar diduga mengarahkan kepada tindak pidana korupsi,seperti penyelenggaraan acara untuk transport dan akomodasi bidan desa/Kader kesehatan masyarakat(Posyandu) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.2.202.900.000,-terbilang (Dua miliar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
Lalu belanja modal alat kesehatan Umum lainya sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat(PKM) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.4.731.994.000,-terbilang (Empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
Selanjutnya,belanja modal instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) yang dianggarkan Puskesmas Gedung Aji,Paduan Rajawali,Tulang Bawang I dan Gedung Rejo Sakti sebesar Rp.16.200.000.000,-terbilang (Enam belas miliar dua ratus juta rupiah)
Selain itu juga dianggarkan Kepala Puskesmas sekabupaten Tulang Bawang untuk Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.567.051.000,dan belanja bahan cetak BOK Puskesmas sebesar Rp.690.027.000.serta belanja jasa tenaga kesehatan Puskesmas, Operasional dan fasilitas kesehatan lainnya yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.650.240.000,-terbilang(Satu miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
Kemudian belanja makan minum bimtek kader keamanan pangan sebesar Rp.1.217.980.000,-terbilang (Satu miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
Selain itu didalam DPA LKPP penyediaan barang dan jasa Dinas Kesehatan tuba dan Puskesmas tahun 2022 menghabiskan anggaran sangat pantastis untuk belanja Perjalanan Dinas Biasa (PDB) Distribusi obat Vaksin dan BMHP survei akreditasi (mutu terjamin) Puskesmas serta Operasional fasilitas kesehatan lainnya sebesar Rp.15.324.933.000,-terbilang(Lima belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
Total keseluruhan nya tercatat sebesar Rp.42.585.125.000,-terbilang(Empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan masih banyak kegiatan lainnya diduga tidak jelas realisasinya
Seperti yang disampaikan salah satu warga saat dikonfirmasi awak media yang namanya minta di rahasia mengatakan,
“Saya ikut juga dalam pengerjaan PLTS di puskesmas Gedung Aji pada waktu itu, sebagai pekerja upahan tentunya tidak bisa berbuat apa-apa terkait anggaran nya saya tidak tahu karna tidak ada pagu anggaran,yang jelas PLTS nya kecil ditaksirkan ratusan juta rupiah,”Ucap Warga
Saat dikonfirmasi Kepala BLUD Puskesmas Paduan Rajawali AT mengatakan,dirinya tidak tahu besaran nilai anggaran PLTS tersebut,
“Saya tidak paham nilai anggaran PLTS nya,setahu saya itu bantuan dari pusat,”Katanya
Sebelumnya disampaikan tim Barisan Rakyat Anti Korupsi saat menindak lanjuti tentang dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Puskesmas tuba sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak dinas kesehatan terkait,
“Kami pernah menemui pak kadis dan sekretaris Dinas Kesehatan Fatoni dan Arisandi prihal mempertanyakan dana pengadaan Barang dan Jasa Puskesmas tahun 2022 namun belum bisa ditemui,”Ucapnya
Tim barak nkri menduga lanjutnya, banyak kejanggalan belanja barang dan jasa Puskesmas tahun 2022 mengingat tahun sebelumnya masih ada dana Kas di Bendehara FKTP tahun 2019 dan 2020 yang belum dikembalikan ke kas Daerah dan pajak negara saat diaudit BPK Perwakilan Provinsi Lampung tertuang didalam LHP-LKPD tahun 2021,tidak menutup kemungkinan pihak dinkes tuba dan kapus sudah ada main untuk saling menutupi,baik bantuan dari APBN maupun APBD/BLUD.
“Diduga pihak puskesmas dan pihak Dinas kesehatan ada mainnya untuk saling menutupi sehingga sukar untuk ditemui,”Sambungnya
Lanjutnya,sejauh ini lsm barak nkri masih menunggu pihak dinas kesehatan dan Puskesmas untuk klarifikasi sebelum memasuki laporan,
“Sejauh ini Kami masih menunggu klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan dan puskesmas sebelum kami masuki laporan secara resmi ke pihak penegak hukum,”Pungkasnya.
Sukir : Tim libas
Editor : Redaksi
