Pesisir Barat-koranlibasnews.com Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat kolaborasi dengan insan pers.
Kali ini, Diskominfotiksan menggandeng Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dalam pertemuan strategis yang digelar di Ruang Rapat Bidang IKP, pukul 14.00 WIB, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo, Suryadi.
Pertemuan ini menjadi langkah nyata mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam mendukung keterbukaan informasi serta publikasi pembangunan yang profesional dan berimbang.
“Media adalah mitra penting dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Kami mengapresiasi kontribusi FPII yang selama ini turut mengawal pemberitaan pembangunan di Pesisir Barat,” ujar Suryadi dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua FPII menyampaikan komitmen organisasinya untuk terus mendukung pemberitaan program-program pemerintah daerah.
Ia menyoroti pentingnya komunikasi dua arah serta perlunya dukungan pemerintah dalam akses informasi dan anggaran publikasi.
Selain itu Ketua FPII mengharapkan dengan kerja sama ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi bagi Lembaga-lembaga publik untuk memberikan akses informasi kepada wartawan.
Menurut Ketua FPII, kedudukan pers sangat vital untuk menyokong kehidupan berbangsa yang demokratis.
Keberadaan pers berguna sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Tanpa pers, maka kontrol terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak akan maksimal.
Akibatnya akan timbul kesewenang-wenangan terhadap kedaulatan rakyat oleh kekuasan otoriter dan tidak akuntabel.
Kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pers bisa kolaborasi dengan FPII dan sangat mungkin terjadi karena kedudukannya sebagai perantara yang independen untuk menyampaikan informasi terkait hubungan kepentingan rakyat dengan pemerintah.
Terwujudnya fungsi pers sangat mensyaratkan keprofesionalan wartawan yang hasilnya tentu berupa informasi sesuai fakta yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, mulai dari tahap pencarian, pengolahan, hingga penyebarluasan berita.
Oleh karena itu, wartawan harus didukung dalam melaksanakan fungsinya
Diskusi berlangsung terbuka dan produktif, membahas sejumlah tantangan teknis seperti keterbatasan dana media lokal, ketentuan kerja sama, serta kebutuhan akan keadilan dalam distribusi peluang antar organisasi pers.
Kominfo menegaskan bahwa media yang ingin menjalin kemitraan diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti legalitas perusahaan pers, terdaftar di AHU, serta terintegrasi dalam e-Katalog versi 6. Selain itu, satu individu hanya diperbolehkan mewakili satu media guna menjamin pemerataan kerja sama.
Tiga Kesepakatan Utama Dihasilkan:
1. Penguatan kerja sama publikasi antara media dan pemerintah daerah.
2. Komitmen terhadap praktik jurnalistik profesional dan bertanggung jawab.
3. Kolaborasi dalam edukasi literasi media kepada masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kominfo juga akan memfasilitasi distribusi informasi kegiatan pemerintahan melalui grup WhatsApp khusus media, guna mempercepat proses peliputan dan pemberitaan.
“Kami tidak membeda-bedakan media. Semua diberikan kesempatan yang sama, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” tegas Suryadi.
Ia juga mendorong media lokal untuk lebih aktif mengangkat potensi daerah, khususnya di sektor pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur, agar Pesisir Barat semakin dikenal luas di tingkat nasional.
Mengakhiri kegiatan, seluruh peserta menyepakati pentingnya menjaga komunikasi yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan demi memperkuat peran media dalam mendukung pembangunan daerah.
Penulis : Nurman Libas
Sumber : Diskominfotiksan
Editor : Redaksi
