Tanggamus-koranlibasnews.com Menyikapi pemberitaan mengenai keluhan penerima manfaat PKH di dua Pekon yakni Pekon Napal dan Pekon Suka Agung Barat Kecamatan Bulok tentang potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kepala bidang Dinas Sosial (Kabidsos) Kabupaten Tanggamus mengungkapkan, pihaknya perlu meluruskan informasi yang tengah berkembang saat ini.
Informasi menyebutkan, beberapa warga Kecamatan Bulok telah menerima laporan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku telah mengalami pemotongan sebesar Rp.20 ribu sampai 30 ribu rupiah.
Kabidsos Kabupaten Tanggamus menggambarkan kronologis kejadian tersebut, bahwasanya kejadian bermula saat pencairan dana PKH tahun 2021.
Yang di kutif beberapa ribu rupiah oleh ketua kelompok namun tidak pernah ada instruksi dari pendamping PKH atau anjuran untuk mengumpulkan uang, “ungkap Kadidsos
Dalam konfirmasi Tim Investigasi Media Libas News itu dibahas mengenai permasalahan yang sebenarnya, dan jawaban Kabid Dinas sosial menanggapi terkait temuan di lapangan oleh Tim Investigasi Media Libas News melului keterangan Kabid PKH kabupaten Tanggamus adalah sifatnya pengawasan dan para pejabat dan karyawan PKH bukan bukan pegawai kantor Dinas sosial Tanggamus, dalam hal temuan tersebut terkait pemotongan dana PKH dan kartu KKS itu tidak di benarkan oleh pihak lain dalam hal ini oleh pendaping atau ketua kelompok Karena itu sifat nya privasi dan rahasia dengn alasan apapun.
sementara itu dari Kabid BPNT dalam keterangannya di ruangan berbeda kami hanya monitoring yang jelas itu adalah pihak kecamatan Karena yang mengetahui adalah Camat Bulok melalui Kasi Kesos dan Perangkat terkait kami dari pihak kabupaten bisa turun kelapangan setelah ada keluhan dari pihak kecamatan supaya aturan tidak tumpang tindih jadi kalau ada temuan di lapangan silahkan kompermasi dengn TKSK ( Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) dan pihak kecamatan mereka harus tau semua itu
Dalam kesempatan itu Kadinsos memaparkan, PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.
Dia menambahkan, PKH bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.
“Program ini kan ditujukan sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat.
Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).
Berdasarkan informasi di lapangan lanjut Kabidsos, bahwasanya ada pendamping PKH yang melakukan pemotongan kepada KPM di Pekon Napal dan Pekon Suka Agung Barat, apalagi penyaluran dana yang tidak transparan, seperti keterangan dari beberapa KPM .
Saya harap, jika ada keluhan semacam ini, bisa langsung dikooordinasikan dengan kami. Supaya ada tindakan langsung, tidak berlarut larut,” ucap Kabidsos Tanggamus
Disisi Lain Salah Satu Perwakilan Ketua kelompok PKH Dipekon Napal Yang Egan Disebut Namanya Menjelaskan”Kalau Melihat Tanggapan Kabidsos Tanggamus Ini Justru Mebuat buat kami Harus Buka Suara Terkait Kartu KKS Dan Penarikan Uang PKH Selama Berita belum Viral Oleh media,bahwa Benar Kartu Kks pada Waktu Itu Ada di tangan Pendamping Setelah Satu hari Dari Berita Tersebut Viral Pendamping bergegas-Gegas Memberikan Kks Pada Kemi Selaku Ketua kelompok Agar Kartu Tersebut Disampaikan Pada Masing-Masing KPM. jelasnya
Masih Kata Ketua Kelompok, Terkait Penarikan Uang PKH Itu Benar Ditempat pendamping Karna Ditidak Dibenarkan Narik uang PKH Tersebut Ditempat Yang lain Dan Kami Terima Uang Tersebut Sudah Di Strapeles bahkan Sudah Dipotong juga Terkait uang Kas Itu Tidak ada,cuman pada waktu itu kalau ada wartawan nanya Disuruh bahwa Uang Tersebut Buat uang Kas,paparnya
Penulis : Apdal Libas
Editor : Redaksi
