Fhoto ilustrasi (libas News)
Banyuasin-koranlibasnews.com program prona (sertipikat geratis) dikecamatan Tanjung lago kabupaten Banyuasin yang diduga menjadi ajang bisnis oleh seorang kepala desa dan juga menjabat ketua porum kepala desa telang sari Keempat desa yaitu :
1.Desa Purwosari
2.Desa Telang sari
3.Desa Bungga Karang
4.Desa Mulya Sari
Keempat desa tersebut terkait program Prona Tahun angaran 2017-2018 yang menurut beberapa keterangan warga mintai admidtrasi sebesar 2 juta rupiah,3 juta rupiah bahkan ada yang mencapai 4 juta rupiah perpersil.
Untuk ke 4 desa tersebut yang mejadi ketua panitia program yaitu kepala desa Telang sari yang juga menjabat ketus porum kades sekecamatan Tanjung lago.aneh nya program prona angaran 2017-2018 sampai sekarang diduga masih ada lebih kurang 200 persil yang belum dibagikan padahal uang administrasi sudah lunas.
Menurut warga desa mulya sari (lk)45 saat diwawancarai awak media libas news.kami warga sangat merasa terbebani dengan dimintai adnimistrasi pembuatan sertepikat prona 2,3 bahkan ada yang 4 juta perpersil.
yang menjadi pertanyaan kami mengapa menurut edaran prona tidak boleh diminta 150 kalau ada segera melapor tapi dikecamatan kami di minta adnimistrasi berbeda kok diam dia dan yang sangat mengheran kan harga sertipikat prona yang harga nya selangit uang administrasi sudah lunas dibayar.
Namun sampai pada tahun 2020 masih saja kami warga yang belum menerima surat sertipikat prona sekitar lebih kurang 200 persil ungkap nya.
saat diKonpirmasih lewat wa kepala desa supri merangkap ketua Porum kades sekecamatan Tanjung lago dan juga ketua panitia pembuatan surat setipikat gratis(prona) di 4 desa tersebut.
hanya meminta jangan sampai berita ini dinaikkan baik di media cetak maupun online karena kita cari jalan terbaik aja katanya saat dihubungi lagi sama kaperwil media libas sumatera selatan.
kades bilang sudah Kordinasi sama korlip sumsel padahal menurut korlip libas news sumatera selatan tak ada Kordinasi sama sekali.
Terkait pemberitaan Prona edisi lalu seorang lsm yang tak mau disebut nama dan lembaganya angkat bicara kalau menurut saya memohon kepada pihak pemerintahan terkait terutama Bpn,kepolisian dan kejaksaan banyuasin agar segera bertindakan tegas karena menurut edaran yang namanya Program Prona dibilang geratis tapi engak geratis tapi kalau dimintai biaya administrasi lebih dari 150 ribuh rupiah itu adalah pungli.
apa lagi empat desa kecamatan Tanjung lago diduga dimintai 2 juta,3juta bahkan ada yang 4 juta apakah ini bukan pungli dan prona tersebut dibikin ajang bisnis ungkapnya tandas !
Penulis : Yulius/fahrul libas
Editor : Fikri
