Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan kebijakan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam audiensi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan BSKDN di Command Center BSKDN pada Senin, 17 Februari 2025.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris BSKDN Tomy V Bawulang menjelaskan, BSKDN memiliki peran penting sebagai pusat perumusan dan evaluasi kebijakan dalam negeri. Maka dari itu, kunjungan DPRD Jambi ke BSKDN merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. “Kami mengapresiasi (audiensi) ini, berarti ada yang ingin dicapai (komitmen) oleh teman-teman (DPRD Jambi) terkait memperkuat strategi kebijakan di daerah,” ungkap Tomy.
Dalam audiens tersebut, Tomy menyoroti pentingnya penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai institusi strategis dalam pengembangan inovasi daerah. Ia menekankan bahwa BRIDA memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah tidak mengalami ketidaksesuaian atau tumpang tindih dengan kebutuhan nasional.
“Mungkin Bapak/Ibu di Jambi sudah membentuk BRIDA, nanti kita akan diskusi mengenai ini, bagaimana penguatan BRIDA. Bagaimana kebijakan di daerah itu sejak awal dikawal, jadi tidak ada daerah kebingungan-kebingungan kebijakan yang misalnya blunder dan itu menjadi kebutuhan nasional kita Bapak/Ibu sekalian,”
Selain itu, Tomy juga menyoroti posisi inovasi Jambi dalam tiga tahun terakhir yang mengalami perlambatan. Ia mencatat bahwa meskipun inovasi tetap ada, persaingan antar daerah semakin ketat, sehingga Jambi perlu meningkatkan daya saingnya.
“Kami berharap di tahun 2025 Jambi bisa kembali masuk dalam kategori sangat inovatif. Saat ini, inovasi di Jambi masih banyak berkutat pada pemberdayaan desa, sementara sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, energi, dan lingkungan juga perlu terus didorong,” jelas Tomy.
Dengan adanya audiensi ini, BSKDN berharap DPRD Jambi dapat memperkuat peran BRIDA dan memastikan kebijakan daerah semakin adaptif, inovatif, dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdaya saing.
“Jadi arah kebijakan dalam negeri lewat Kementerian Dalam Negeri, di sini pak dapurnya (BSKDN). Harapannya diskusi kita sore hari ini bisa menginspirasi bisa mengajak kita sama-sama berkomitmen untuk melakukan sesuatu di Jambi,” pungkasnya. Red/ST
