Pesisir Barat-Koranlibasnews.com
Langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dengan Menindak Lanjuti Temuan Hasil BPKP Perwakilan Lampung Segera Berkordinasi Dengan Pihak Kejaksaan Negeri Liwa Satu Minggu Yang Lalu Adalah Suatu Langkah Yang Tepat Guna Menyelamatkan Kebocoran Anggaran APBD kabupaten Pesisir Barat Sebesar 15 Milyar Lebih.
Hal Ini Menjadi Perbincangan Hangat Di Kalangan Masyarakat Pesisisr Barat Pasalnya”Selama Kurun Waktu 6 Tahun Masa Jabatan Periyode Pertama Kepemimpinan Bupati Pesisir Barat”Yang Mana Kabupaten Pesisir Barat Adalah Kabupaten Termuda Diperovinsi Lampung.
Dengan Adanya Temuan BPKP Perwakilan Lampung Sebesar 15 Milyar Dari 155 Paket Peroyek Yang Bermasalah Menjadi Catatan Buruk Sang Bupati Yang Notabennya Mantan Jaksa Selama Kurang Lebih Dari 25 tahun Bertugas Sebagai Jaksa Tindak Pidana Khusus itu.
Salah Satu Tokoh Masyarakat Pesisir Barat Berinisial AB Saat Di Mintai Tanggapan Oleh Awak Media Libas News Terkait Besarnya Kebocoran Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Barat Sebesr”15 Milyar Juga Saya Menilai Sangat Aneh Kalau Temuan BPKP Itu Tidak Segera Di Tindaklanjuti Kok Sampai Numpuk Begitu Dan Terkesan Berlarut Larut Dari Tahun 2014-2020.
AB”Juga Menjelaskan Saya Selaku Masyarakat Pesisir Barat Merasa Miris Serta Perihatin Dan saya Juga Menilai Langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Yang Meminta kepada pihak kejaksaan Negeri Liwa Untuk Segera Menindak Lanjuti Serta Menagih Hasil Temuan Tersebut Kerekanan Yang Tidak Ada Etikat Baik Mengembalikan Kerugian Negara Adalah Langkah Yang Sangat Tepat.
Masih Kata AB Sekedar Saran Dan Masukan Sebaiknya Pak Bupati Juga Berkordinasi Langsung Dengan KPK RI Dan Mabes Polri Agar Uang Sebesar 15 Milyar Itu Cepat Di Kembalikan Kekas Daerah.
Juga Jangan Sampai Menghambat Roda Pembangunan Dan Menjadi Citra Buruk Kabupaten Pesisir Barat,Apa Lagi Kita Semua Tau Pembangunan Kantor Bupati Saja Sudah 6 Tahun Belum Kunjung Selesai Dan kita Bisa Lihat Sendiri Pekerjaannya Masih Sebatas pengatapan Rangka Baja Padahal Sudah
Menelan Dana Sebesar 400 Milyaran Libih.
Terpisah Ketua DPD II barisan Patriot Bela Jhoni Yawan Menyampaikan Kalau Bersih Kenapa Risih Ke 53 Rekanan Itu Harus memulangkan Uang Hasil Temuan BPKP Itu Kekas Daerah Jika Tidak Di Pulangkan Bisa Berurusan Dengan Pidana Ahirnya Masuk Penjara Rame-Rame Kasiankan keluarga.
Tetapi Jika Ada Indikasi fee Peroyek Yang Di Setorkan Para Rekanan Sehingga Kerjaan Di Lapangan Asal-Asalan Dan Amburadul Contohnya Saja Jalan Hotmix Menuju Pekon Suka Mulya Yang Mana Jalan Tersebut Menelan Agaran 9 Milyar Dan Kondisi Jalan Saat Itu Sudah Surak Karna Kualitas Pembangun Kurang Bagus Jadi Wajar Kalau Hasil Temuan BPK Perwakilan Lampung Sampai 15 Milyar.
Jhoni Yawan Juga Menyarankan Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Juga Harus Kompak Dan Berani Melapor 53 Rekanan Kekomisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) Juga Mabes Polri Dan Kejagung Jangan Hanya Inspektorat Saja Yang Melapor Ke kejaksaan Negeri Liwa pungkasnya.
Penulis : Sumarlin libas
Editor : Redaksi
