Pringsewu–koranlibasnews.com Program nasional Makan Bergizi Gratis MBG yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG pekon Pasir Ukir kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu kembali menuai sorotan tajam masyarakat.Kali ini, warga mengeluhkan dugaan pembuangan saluran air limbah dapur MBG secara sembarangan,memakai pipa melalui saluran drainase dan pembuangan limbah di tanah dikebun milik warga.Naasnya pipa terputus hingga mengalir di saluran drainase yang menimbulkan bau menyengat, lalat, serta ancaman pencemaran lingkungan.
Warga menegaskan bahwa masyarakat bukan menolak program MBG,namun menolak jika pelaksanaan nya justru mengorbankan kesehatan dan lingkungan warga.
“Programnya bagus, tapi kalau limbah dibuang sembarangan, kami yang menanggung akibatnya. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Praktik pembuangan limbah tersebut kuat diduga melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 60, setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin. Sementara Pasal 98 dan 99 mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku pencemaran lingkungan.
Yang menjadi sorotan lebih serius, dalam operasional dapur MBG seharusnya terdapat alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan limbah operasional,atau sistem pembuangan yang sesuai standar lingkungan.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan limbah dibuang secara liar melalui pipa melintasi saluran drainase,dan dibuang ketanah kebun milik warga, dikarenakan pipa belum cukup ke aliran sungai sekampung, memunculkan dugaan kuat adanya indikasi penyimpangan atau tidak digunakannya anggaran pengelolaan limbah sebagaimana mestinya.(15/02/2026)
Pembangunan Fisik & Sanitasi: Kementerian Pekerjaan Umum PU membangun dapur SPPG yang terstandarisasi, mencakup sarana limbah, dengan nilai per unit mencapai Rp4,5 miliar.
Renovasi Sarana Tambahan Beberapa rincian dokumen menunjukkan biaya rehabilitasi dapur dan instalasi pendukung lainnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per titik.
Sistem IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah Khusus untuk sistem pengolahan air limbah dapur MBG, tersedia paket IPAL modular dengan harga mulai dari Rp40 juta.
Warga, menilai kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kelalaian biasa, melainkan harus ditelusuri sebagai dugaan penyalahgunaan anggaran negara.
“Dalam operasional MBG pasti ada komponen biaya pengelolaan limbah. Kalau faktanya dibuang sembarangan, maka patut diduga anggaran itu tidak digunakan sesuai peruntukan. Ini harus diaudit.
Ia menambahkan, Satgas MBG dan Badan Pengawas Keuangan BPK perlu segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap operasional SPPG pekon Pasir Ukir kecamatan pagelaran termasuk menelusuri alur anggaran pengelolaan limbah dan operasional dapur.
“Jangan sampai program nasional yang mulia ini justru menjadi ladang penyimpangan di daerah. Kalau benar ada anggaran tapi limbah tetap dibuang liar, ini indikasi kuat ada yang tidak beres,” tambahnya.
DLH segera melakukan inspeksi lokasi Satgas MBG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG pekon Pasir Ukir kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu.
BPKP Dan BPK RI melakukan audit penggunaan anggaran MBG, khususnya komponen pengelolaan limbah Aparat penegak hukum tidak ragu melakukan penindakan jika ditemukan unsur pidana lingkungan maupun korupsi
“Kami mendukung MBG, tapi jangan sampai kami dikorbankan. Lingkungan kami rusak, kesehatan terancam, sementara pengelola seperti tidak peduli.
Masyarakat berharap aparat berwenang segera turun tangan sebelum persoalan ini berkembang menjadi krisis kesehatan lingkungan dan dugaan tindak pidana yang lebih besar.
Penulis : Eki libas
Editor : Redaksi
