Pesisir Barat.koranlibasnews.com
Aksi Damai yang berlangsung Senin 11/2/019 beranjak dari Tanah Lapang Labuhan Jukung Krui di ikuti Oleh Kepala Desa/Pratin se Kabupaten Pesisir Barat yang Bernaung dalam Asosiasi Pemerentahan Desa Seluruh Indonesi (APDESI) Kabuten Pesisir Barat di Kordinatori Oleh Arifmufti Selaku Ketua Apdesi kabupaten pesisir barat
Dalam orasinya “Arif” Mendesak Mundur dari jabatan Ketua DPRD Piddinuri turun dari Jabatannya, Minta BPK RI meng audit dana Bimtek dan reses DPRD Pesisir barat yang dinilai fiktiv dan yang bersangkutan minta Ma’af di media Sosial dan Cetak dan apabila tidak maka akan di turunkan masa yang lebih besar lagi Ancamnya
di lanjutkan oleh Zaini selaku pemenang pemilhan pratin serentak kabupaten pesisir barat Pekon.Bumi Ratu Kecamatan ngambur,dan di lantik dua bulan yang lalu menyebut ketua DPRD menyampaikan ujaran melaui media sosial tidak ber etika, bohong alias HOAX pemimpin yang bathil menghina dan memojokkan kepala desa/pratin sampai berulang kali
dalam kesempatan yang sama Alianto selaku ketua APDESI kecamatan Bangkunat menyampaikan ucapan terimakasih kepada KAPOLRES lampung barat dan jajarannya yang telah mengawal berjalannya Orasi damai yang bertujuan untuk ketransfaran dalam menjalankan roda kepemerentahan dan berjanji tidak akan terjadi Anarkhis dalam berjalannya Orasi
Permasalaha yang di picu karna sebelumnya DPRD pesisir barat Telah mengirim surat ke BPK RI perwakilan Lampung untuk meng audit Dana Desa di dua pekon yang terindikasi adanya Penyimpangan yakni Pekon Waijambu kecamatan Pesisir selatan dan Pekon Sumberagung Kecamatan ngambur
Dalam aksinya APDESI di sambut baik oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Pesisir barat dan ucapan terimakasih atas keritikan APDESI serta usulan ke BPK RI untuk meng audit dana Bimtek dan Reses, dalam menjalankan tugas pokok dan pungsinya BPK di setiap tahun selalu meng audit dana anggaran DPRD kabupaten pesisir barat
Selain itu DPRD meminta kepada seluruh jajaran kepala desa/peratin kabupaten pesisir barat supaya siap jika sewaktu waktu di Audid oleh BPK RI terutama dua Desa/pekon yang sudah di ajukan dalam peng auditannya
DPRD dan APDESI merupakan Lembaga pemerentah yang seharusnya mendukung penuh BPK dan penegak hukum untuk meng audit serta menindak tegas penyalah gunaan wewenang dan Penyelewengan keuangan negara yang di lakukan oleh oknum yang di duga menyalahi aturan atau tidak brtanggung jawab
Pimpinan DPRD pesibar menekankan APDESI untuk tidak terjebak dalam kepentingan politik dan tetap netral, pungkas nya.
Penulis : Agus.S, Azhar.Nurman
Editor : Fikri
