Pesisir Barat, libasnews.com – beberapa keluarga miskin (gakin) sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah (desa)pekon Negri Ratu kecamatan Ngambur Kabupaten pesisir barat
seiring berjalannya program PKH tersebut dari tahun 2011 hingga 2018 lalu berjalan dengan sesuai prosedur karena besaran dana penerima PKH dinilai kecil dan minim akan adanya pungli.
Sedangkan untuk tahun 2018 ini banyak oknum petugas (Pendamping) yang memanfaatkanya sebagai tempat mencari keuntungan (ladang) Pungutan Liar (Pungli) yang diambil dari penerima program PKH dengan nilai yang berpariasi sebesar Rp. 50.000 hingga Rp.100.000 ribu rupiah per orang dan pungutan liar tersebut terjadi hampir disetiap desa yang menerima program.
Untuk Pencairan Tahun 2018 dana PKH sebanyak 4 tahap, setiap kelurga menerima dana bervariasi, jumlah individu dalam keluarga yang menerima dan untuk besaran dana yang diterima oleh individu masing-masing untuk siswa SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA Rp, 1 juta dan ibu hamil Rp 1,2 juta, kemudian ditambah Bantuan tetap Rp 500 ribu.
Berdasarkan pantauan tim Investigasi Media Libas News dilapangan adanya beberapa oknum petugas pendamping yang melakukan Pungutan Liar (Pungli) yang dikeluhkan oleh masyarakat di pekon Negri Ratu kecamatan Ngambur kabupaten pesisir barat .
Salah satu warga pwkon ( desa ) Negri Ratu inisial MAT HIDAYAT menjelaskan ke tim Investigasi Media Libas News membenarkan telah di potong sebesar Rp.100.000 seratus ribu rupiah oleh oknum petugas penyalur beberapa hari yang lalu .
Cara yang dilakukan berbagai alasan seperti uang yang diterima berlebihan dengan yang seharusnya diterima oleh masyarakat penerima PKH dan akan dikembalikan kepada petugas dikantor Pos dan senjata yang paling ampuh oknum petugas agar masyarakat memberikan uang yang diminta dengan ancaman akan dicoret dari daftar sebagai penerima program PKH.
Dengan adanya ancaman akan dicoret dari daftar sebagai penerima program membuat masyarakat ketakuatan jika harus dicoret maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka masyarakat terpaksa memenuhi dan memberika uang yang diminta oleh oknum petugas pendamping atau oleh ketua kelompok yang berada didesa ( pekon) Negri Ratu.
seharusnya dari (Dinas Sosial) kabupaten pesisir barat turun langsung ke lapangan memastikan betul atau tidak penerima program pkh di pungli oleh oknum penyalur pkh .
masyarakat penerima program PKH tidak berani untuk melapor takut di coret dari daftar sebagai penerima program PKH. pungkasnya (Halika /Andi Yusri)
