koranlibasnews.com
BEKASI- Walikota Bekasi harus segera membuka Open Biding Calon Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2018, Sekda Definitif harus terisi paling lama 3 bulan pasca Pejabat Sekda Kota Bekasi Widodo Indrijantoro dilantik.
Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 3. “Walikota harus segera membuka Open Biding /Assessment Calon Sekda.
Sekda harus terisi paling lambat akhir Bulan November Tahun 2018,” jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.
Menurutnya sesuai peraturan yang ada calon Sekda harus memenuhi syarat yaitu; Pejabat Tinggi Pratama Eselon II B, Pangkat terendah Pembina Utama Muda Golongan IV C, pernah menduduki jabatan minimal dua kali di Dinas/Badan dan mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak boleh menjelang 1 tahun pra pensiun,”jelasnya.
Dijelaskan, terkait sanksi dari Ombusdmen yang hingga kini juga belum dieksekusi,nanti akan menjadi catatan Komisi ASN bagi pejabat yang sudah direkomendasikan Ombusdmen.
“Ini terkait Tata Kelola Pemerintahan yang sudah ada aturan baku, jadi perlu pertimbangan bagi pejabat Eselon II yang masuk rekomendasi Ombusdmen,” tegas Didit.
Ditambahkannya, ada beberapa pejabat yang memenuhi syarat untuk ikut Open Biding seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jumhana Lutfi, Dadang Ginanjar Kepala Dinas Permukiman dan Bangunan ,Sopandi Budiman Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perhubungan Yayan Yuliana, Kepala Bapenda Aan Suhanda dan lain-lain.
Akan tetapi, diperlukan calon Sekda yang bisa mengikuti ritme kerja Walikota Bekasi yang harus siap 24 jam, loyal, pekerja keras, visioner dan mampu menterjemahkan semua kebijakan dan program visi-misi Kota Bekasi Cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan Ihsan. “Itu yang paling penting mampu mengimbangi pola kerja Walikota Bekasi,” pungkasnya.(Pandi/Tio)
