Waduh Warga Sering Ribut Gara-gara PKH Tidak Tepat Sasaran

Fhoto Ilustrasi

Tanggamus-koranlibasnews.com Program Keluarga Harapan atau PKH yang merupakan program unggulan Presiden Jokowi bagi warga miskin yang mencakup BPNT ataupun PKH ini menuai keluhan beberapa warga lainya termasuk ketua RT.

Bacaan Lainnya

Pasalnya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program ini menurut beberapa RT maupun tokoh masyarakat Desa Tanjung Agung tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Ketika di mintai keterangan Awak Media Libas News salah satu tokoh masyarakat Desa Tanjung Agung mengatakan prihal Program Keluarga Harapan ( PKH) Pasalnya Ketua RT di Desa Tanjung Agung Kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus ,sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat,menurut para tokoh masyarakat mengaku sering kali mendapat masalah saat membagikan bantuan dan mereka kesulitan menyelesaikan masalah ini padahal fakta di lapangan Ketua RT, tidak tau menahu soal bantuan PKH tersebut malah jadi sasaran warga yang tidak mendapat kan PKH.

Tokoh masyarakat lainya juga mengatakan terlihat beberapa warga yang menerima bantuan, dinilai para tokoh maupun RT ini tidak layak menerima bantuan, dan menimbulkan kesenjangan sosial.

Bahkan tak jarang warga bertengkar karena penerima bantuan dinilai warga lain tak selayaknya menerima bantuan.

Tokoh masyarakat lainya menambahkan Ia mengaku sering menyelesaikan permasalahan beberapa warga yang bersitegang dengan warga penerima bantuan.

Terlihat ada warga Desa Tanjung Agung ada yang memiliki kendaraan bermotor, rumah bagus, kebun punya, tapi menerima bantuan PKH.

Dan itu menimbulkan kecemburuan dari warga yang kurang mampu namun tidak mendapat bantuan,” ungkap tokoh masyarakat pada Awak Media Libas News,sabtu 25/04/2020.

Di tempat lain salah satu tokoh masyarakat juga ini mengaku sudah sering kali menyampaikan keluhannya pada pihak TKSK Kecamatan Pugung untuk segera melakukan verifikasi data penerima bantuan PKH tersebut, namun hingga saat ini belum ada realisasi.

Sebetulnya para tokoh masyarakat juga ketua RT itu hanya memfasilitasi dan menyampaikan saja, namun justru seringkali kami yang babak belur dibully warga ungkap tokoh masyarakat.

Lebih lanjut salah satu tokoh masyarakat Desa Tanjung Agung menjelaskan, pendataan untuk program PKH dilakukan oleh tim survei dari Dinas Sosial dan tanpa melibatkan unsur pemerintah setempat.

Permasalahan yang terjadi dihampir semua didesa Tanjung Agung ini disinyalir dari validasi data yang mengacu pada data awal, tanpa melihat data terbaru perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berubah setiap tahun.

Kami menyayangkan pendataan tidak melibatkan pihak pemerintah setempat.

Harusnya menurut kami Ketua RT harus dilibatkan karena RT lah yang tahu keseharian warganya.

Yang jadi sesal nya kenapa pihak Ketua kelompok PKH terus menmanpaatkan KPM yang mendapatkan pungkasnya.

Penulis : Tim Libas

Sumber : Masyarakat Tanjung Agung

Editor   : Fikri 

LIBAS GROUP banner 728x120 banner 728x90
BACA JUGA  Pemerintah Pekon Gunung Terang Realisasikan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 untuk Infrastruktur

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *