Lampung barat-Koranlibasnews.com Ketua Marcab (LMPP) Lampung barat. Meminta Pemerintah Lampung barat transparan prihal dana anggaran penanggulangan covid-19 serta penggunaannya karena di situasi darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19 bukan alasan bagi Pemerintah untuk tidak transparan.
“Yang perlu digaris bawahi adalah mau pengadaannya dalam keadaan darurat pun yang namanya prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung, tidak bisa dikesampingkan,” kata Dedi ketua LMPP Lambar dalam sebuah diskusi, Senin (19/10/2020).
disamping itu dia mengatakan, publik berhak tahu pengunaan uang yang berasal dari APBD maupun APBN itu dalam rangka penanganan Covid-19 yang sangat erat dengan kebutuhan masyarakat.
dan transparansi pengunaan anggaran itu juga diperlukan menyusul banyaknya inisiatif masyarakat yang mengumpulkan donasi berupa uang dan barang untuk penanganan Covid-19.
Hal ini diperlukan supaya donasi yang dikumpulkan oleh masyarakat selaras dengan pengadaan kebutuhan untuk menangani Covid-19 yang dilakukan Pemerintah.
“Harusnya pemerintah bisa memberikan informasi yangg lebih jelas, berapa banyak masyarakat yang melakukan sumbangan uang, baik itu barang atau lainsebagainya. Namun informasi semacam itu masih sulit untuk diakses publik.
Padahal informasi itu penting karena pengadaan terkait Covid-19 ini akan berpengaruh, pada berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan dan bantuan serta solusi dari pemerintah daerah imbas dari pandemi covid 19, Kemudian ini salah satu contoh ketidak transparan pemerintah mengenai bantuan dana 20 juta yang telah diperbantukan kesalah satu pasien fositif covid-19.
ini menjadi misteri pasalnya sumber Dana 20 juta itu sampai saat ini bulum diketahui, dari mana ,dana apa dan kenapa yang mendapat bantuan dana itu hanya satu orang, sedangkan pasien yang dinyatakan fositif covid-19 di Lampung Barat ada 31 satu orang, ucap Ketua LMPP Lambar.
Penulis : Tim Libas
Sumber : Lmpp lambar
Editor : Fikri
